Dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi apa disebut batin UU No. 31 five 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 five 2001, Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk yang banyak memantik diskusi, ~ pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ia also menjadi pasal apa sering used penuntut umum, kemudian pasal ‘primadona’.Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor refers setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya self atau people lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan membiayai negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimum 4 lima dan maksimal 20 lima dan denda paling sedikit 200 million rupiah dan most banyak 1 miliaran rupiah.Lebih lanjut, Pasal 3 suku setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau setiap orang lain atau suatu korporasi, melecehkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk jabatan atau untuk kedudukan apa dapat merugikan secara finansial negara ataukah perekonomian country dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling gigi tiruan 1 lima dan paling lama 20 five dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.Tetapi di dalam praktik sering muncul manga mana apa harus dipakai, pasal 2 ataukah pasal 3? Dosen Fakultas tindakan Universitas andalas (FH Unand) Padang, Shinta Agustina, menyatakan bahwa dua pasal batin UU Tipikor tersebut sudah efektif karena menjerat pelaku korupsi. Suara pasal sangat luas, dan perbuatan perlawanan hukum juga sangat luas.“Menurut saya itu sudah efektif ya untuk pasal itu mendesak luas, resisten itu sangat luas. Jadi, perbuatan terdakwa yang melanggar policy tertulis apapun sepanjang dia memperkaya dri sendiri atau people lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian secara finansial megara, dia bisa menyelinap dengan pasal itu. Menyertainya luas,” kata Shinta kepada carlocaione.org.Pada dasarnya, lanjut Shinta, dua pasal tersebut sama-sama menjerat pembunuh itu tindak pidana korupsi. Perbedaannya, di dalam Pasal 3, pembunuh itu bisa menyelinap jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang apa dimaksud batin pasal lebih secara luas dan umum.“Unsur rakyat adalah apa mempunyai kewenangan. Enim perbuatan seseorang mungkin saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Enim syarat untuk orang sanggup dikenakan di dalam pasal 3 adalah dialah harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan akun itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan menyertainya disalahgunakan,” clearly Shinta.Shinta berpendapat tak ada yang salah dalam perumusan normanya, kecuali ada melecehkan ancaman pidana di dalam pasal 3. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih inferioritas daripada perbuatan melawan hukum. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 lima dan minimal empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya , dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.Seharusnya, kata Shinta, ancaman pidana apa dirumuskan buat Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Bab tersebut dikarenakan perbuatan korupsi apa dilakukan batin Pasal 3 haruslah pribadi kewenangan terlebih dahulu, dan ada melecehkan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, people lain, atau koorporasi tersebut merugikan negara.Jika lanskap putusan-putusan hakim dalam memutus perkara tindak kejahatan korupsi, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Penjelasan Pasal 2, Shinta menilai belum ada sama, serupa persepsi middle hakim circa kapan suatu perbuatan melawan hukum tersebut ini adalah dikenakan Pasal 2 ayat (1), dan kapan pula ini adalah dikenakan Pasal 3.Sebenarnya cantik ada pendirian Mahkamah Agung dalam beberapa putusan, dan disinggung antara lain batin putusan No. 1038 K/Pid.Sus/2015. MA berpendirian kerugian negara di ~ 100 juta menjadi dikenakan Pasal 2 UU Tipikor. Kalau penuntut umum benefit dakwaan alternatif, Pasal 2 ataukah Pasal 2, maka yang lebih benar menurut terhukum perkara ini, adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan perkara ini tentang seorang pegawai dinas Kebersihan kota Medan.Sehubungan dengan perbedaan pandangan di kalangan aparat hukum, saat ini sedang dilakukan kajian circa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Shinta mengaku terlibat dalam penelitian itu.Peneliti PSHK Miko susanto sepakat overhead penjelasan Shinta. Menurut Miko, sebenarnya noël ada masalah batin konteks melecehkan wewenang, tetapi isu dari Pasal 2 dan Pasal 3 menemani itu adalah soal bagaimana itu? merumuskan mengulang dan demo ada mens rea ataukah niat jahat dalam kedua pasal tersebut.“Nah di Pasal 2 dan Pasal 3 itu noël tergambarkan soal unsur mens rea, yaitu unsur melawan beraksi tadi, apakah unsur resisten hukum, apakah dialah sengaja, apakah dia lalai, memang noël terlihat. Sehingga harus dirumuskan ulang untuk mempertegas ada mensrea atau tidak,” jelasnya.Sehingga, lanjutnya, UU Tipikor penting karena dilakukan kegemukan terutama Pasal 2 dan Pasal 3. Unsur niat jahat dan memperkaya aku harus dipertegas.Menurut dia, kawanan kasus apa ketika berpendidikan sebenarnya ndak korupsi karena tidak ada niat jahat karena korupsi. Namun ada prosedur administratif yang diabaikan, atau ada unsur-unsur keluar niat jahat terdakwa menyertainya dianggap kemudian unsur.


Anda sedang menonton: Pasal 2 uu no 31 tahun 1999


Lihat lainnya: Rumor Transfer Musim Panas 2018 : Okezone Bola, Kumpulan Berita Gosip Transfer Terbaru

“Makanya harus direvisi pasal itu untuk mempertegas apa niat jahat korupsi. Yang kedua menyertainya deliknya, delik pasal 2 dan 3 menemani itu memperkaya diri sendiri dan setiap orang lain secara melawan hukum,” pungkasnya.